Berbau SARA dan Nepotisme, Oknum Bulog Saumlaki Diduga Prioritaskan Mitra Dagang yang Satu Suku
SAUMLAKI, JURNAL KEPULAUAN NEWS – Gelombang protes terkait ketidakadilan pelayanan publik kembali menerpa Kantor Sub-Divre Perum Bulog Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT). Para pengusaha lokal secara terbuka mengeluhkan adanya praktik tebang pilih dan dugaan nepotisme berbasis kesukuan yang dilakukan oleh oknum petugas Bulog dalam menetapkan jalinan kemitraan distribusi pangan daerah.
Praktik diskriminatif ini mencuat setelah sejumlah pelaku usaha lokal asli Tanimbar merasa dipersulit dan disisihkan dari sistem penjaringan mitra dagang Bulog. Sebaliknya, informasi dan data di lapangan mengindikasikan bahwa prioritas kemitraan justru diberikan secara mulus kepada para pengusaha yang memiliki latar belakang suku atau kedaerahan yang sama dengan oknum petugas Bulog yang bersangkutan. Akibatnya, jumlah pengusaha lokal asli Tanimbar yang lolos sebagai mitra resmi kini sangat minim dan hanya bisa dihitung dengan jari.
“Kami masyarakat dan pengusaha lokal menuntut keadilan yang merata. Bulog ini lembaga negara, bukan milik golongan atau suku tertentu. Sangat tidak adil jika kuota kemitraan komoditas pangan murah didominasi oleh kelompok yang satu suku dengan petugasnya saja, sementara kami pengusaha lokal asli daerah dipersulit dan hanya dijadikan penonton,” keluh salah seorang perwakilan pengusaha lokal dengan nada geram kepada media, Selasa(1/09/2026).
Praktik memprioritaskan suku tertentu dalam pelayanan instansi publik dinilai melanggar prinsip pemenuhan pelayanan yang adil dan non-diskriminatif. Dampaknya, rantai distribusi pemenuhan pangan bersubsidi atau program stabilitas harga di akar rumput dikhawatirkan dapat dimonopoli oleh kelompok kepentingan tertentu saja, sehingga mematikan daya saing pelaku usaha kecil lainnya di Tanimbar.
Masyarakat dan komunitas pengusaha mendesak pimpinan Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Maluku serta Satgas Pangan untuk segera turun tangan melakukan audit investigasi internal terhadap seluruh daftar mitra aktif di Saumlaki. Sistem penjaringan mitra dituntut harus dikembalikan pada koridor yang profesional, transparan, dan mengutamakan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal tanpa memandang latar belakang suku.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi Jurnal Kepulauan News masih berupaya mendatangi Kantor Bulog Saumlaki guna meminta klarifikasi resmi serta hak jawab dari pimpinan atau oknum petugas yang bersangkutan terkait dugaan tebang pilih mitra kerja yang meresahkan para pelaku usaha ini.
(JKN/1.0.0)
