SAUMLAKI, JURNAL KEPULAUAN NEWS – Praktik penyaluran bantuan sosial pendidikan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) kembali menuai rapor merah dari masyarakat. Sistem penjaringan penerima beasiswa daerah diduga kuat sarat akan praktik nepotisme dan tebang pilih, di mana kuota bantuan disinyalir lebih mengutamakan kedekatan kekerabatan ketimbang indikator prestasi akademik mahasiswa.
Berdasarkan keluhan pilu yang dihimpun dari para orang tua dan mahasiwa di Saumlaki, sebagian besar mahasiswa-mahasiswi asal Tanimbar yang mengantongi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tinggi justru tidak pernah mendapatkan bantuan dalam bentuk apa pun dari pemerintah setempat. Kondisi ini terjadi diduga karena mereka tidak memiliki koneksi atau “orang dalam” di struktur birokrasi dinas terkait.
“Sangat tidak adil bagi anak-anak kami yang sudah belajar setengah mati untuk menjaga nilai tetap bagus di kampus. Mereka yang murni berprestasi malah diabaikan, sementara informasi di lapangan menunjukkan ada yang nilainya biasa saja tetapi lolos beasiswa karena punya kerabat di dalam kantor daerah. Seleksi ini bukan berdasarkan otak, tapi berdasarkan kedekatan,” kritik salah satu perwakilan orang tua mahasiswa dengan nada geram kepada media, Jumat (28/08/2026).
Fenomena tebang pilih ini dinilai mencederai asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas keadilan dan keterbukaan. Jika kriteria “orang dalam” terus dibiarkan menjadi penentu kelolosan, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dikucurkan untuk sektor pendidikan tinggi dipastikan gagal menjaring aset Sumber Daya Manusia (SDM) terbaik yang murni berkompeten.
Masyarakat mendesak Penjabat Bupati KKT bersama Inspektorat Daerah untuk segera melakukan audit investigatif terhadap daftar nama penerima beasiswa yang keluar belakangan ini. Dinas Pendidikan KKT dituntut membuka secara transparan parameter penilaian nilai kelolosan di ruang publik, guna membersihkan instansi dari gurita praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Hingga berita ini dinaikkan, redaksi Jurnal Kepulauan News masih terus berupaya mendatangi kantor teknis pengelolaan beasiswa daerah guna meminta konfirmasi resmi terkait indikasi tebang pilih administrasi yang dikeluhkan oleh masyarakat adat Tanimbar ini.
