Saumlaki -16 Mei 2026 Jurnal Kepulaan News Polemik penanganan lahan 662 hektar untuk kepentingan proyek strategis nasional Blok Masela terus memicu sorotan publik.
Di tengah sosialisasi dan penjelasan resmi pemerintah, sebagian masyarakat mulai mempertanyakan sejauh mana negara benar-benar hadir untuk melindungi hak rakyat, bukan sekadar mengamankan kepentingan investasi maupun kelompok tertentu.
Keresahan warga tidak hanya berkaitan dengan status lahan, tetapi juga menyangkut transparansi pendataan, legalitas penguasaan tanah, mekanisme ganti rugi, hingga perlindungan hak ulayat masyarakat adat yang dinilai belum sepenuhnya terjawab secara terbuka.
Situasi tersebut memunculkan tuntutan agar tim terpadu bekerja secara independen, profesional, dan akuntabel. Masyarakat menilai keberadaan negara seharusnya menjadi instrumen keadilan yang berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan justru menimbulkan kesan adanya keberpihakan terhadap pihak tertentu.
Di sisi lain, warga mengingatkan bahwa proyek sebesar Blok Masela tidak boleh hanya diukur dari nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi semata. Aspek keadilan sosial, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, serta penghormatan terhadap hak adat dinilai menjadi fondasi utama untuk menjaga kepercayaan publik.
Apabila keterbukaan informasi dan rasa keadilan tidak dibangun sejak awal, masyarakat khawatir konflik sosial dan ketidakpercayaan publik akan semakin meluas di kemudian hari.(P. L)
