BEASISWA MANDEK, MAHASISWA BERPRESTASI ASAL TANIMBAR PERTANYAKAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN KKT
Saumlaki, Jurnal Kepulauan News – Gelombang kekecewaan mendalam datang dari kalangan mahasiswa dan mahasiswi berprestasi asal Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi. Mereka sangat menyayangkan sikap Pemerintah Daerah (Pemda) KKT terkait kejelasan program beasiswa daerah yang dinilai mandek tanpa kejelasan.
Para mahasiswa berprestasi secara terbuka mempertanyakan ada apa dengan internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KKT selaku instansi teknis yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan anggaran beasiswa. Ketidakpastian ini dinilai sangat mengganggu kelancaran proses akademik anak-anak Tanimbar yang sedang berjuang menuntut ilmu.
Ketiadaan realisasi anggaran beasiswa ini dinilai kontradiktif dengan jargon pemerintah yang selalu menggaungkan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) di Bumi Duan Lolat. Nyatanya, mahasiswa yang telah menorehkan prestasi justru harus terseok-seok membiayai perkuliahan akibat tidak adanya realisasi dukungan dari Pemda.
“Kami sangat menyayangkan sikap Pemda KKT yang seolah abai terhadap hak-hak mahasiswa berprestasi. Kami mempertanyakan secara terbuka, ada apa sebenarnya di dalam Dinas Pendidikan? Mengapa program jaminan beasiswa yang sangat krusial ini bisa mandek tanpa transparansi informasi yang jelas kepada kami selaku penerima manfaat?” tegas [Nama Perwakilan Mahasiswa], perwakilan mahasiswa berprestasi asal KKT, Sabtu (31/10/2026).
Para mahasiswa menegaskan bahwa keterlambatan atau ketidakjelasan pencairan dana beasiswa ini memberikan dampak psikologis dan finansial yang berat, terutama bagi mahasiswa yang mengandalkan dana tersebut untuk melunasi biaya kuliah tunggal (UKT) maupun biaya hidup di perantauan.
Menyikapi polemik yang berlarut-larut ini, Aliansi Mahasiswa Berprestasi KKT melayangkan tiga tuntutan poin utama:
- Tuntut Transparansi Anggaran Beasiswa: Mendesak Kepala Dinas Pendidikan KKT untuk membuka secara transparan data alokasi dana beasiswa, status pencairan saat ini, serta alasan mendasar di balik kemandekan program tersebut.
- Desak Pj Bupati Lakukan Evaluasi Kinerja: Meminta Penjabat Bupati KKT segera mengevaluasi kinerja jajaran struktural di Dinas Pendidikan KKT yang dinilai lamban dan tidak profesional dalam mengelola program penunjang pendidikan daerah.
- DPRD Wajib Gelar Rapat Dengar Pendapat: Mendesak Komisi terkait di DPRD KKT untuk segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan perwakilan mahasiswa dalam sebuah hearing terbuka untuk menyelesaikan benang kusut masalah ini.
Jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan atau respons konkret dari Dinas Pendidikan KKT, mahasiswa mengancam akan membawa persoalan kemandekan pelayanan dan hak ini secara resmi ke lembaga pengawas pelayanan publik negara.
(****)
