Gelar Aksi Damai Tolak HPH, Aspirasi Masyarakat Wertamrian dan Forum Save Hutan Yamdena Disambut Baik Pemda dan DPRD KKT
Oplus_16908288
SAUMLAKI, JURNAL KEPULAUAN NEWS – Gelombang perjuangan untuk menyelamatkan paru-paru hijau Pulau Yamdena kembali bergelora secara tertib dan bermartabat. Ratusan warga yang tergabung dalam Masyarakat Adat se-Kecamatan Wertamrian bersama Forum Gerakan Save Hutan Yamdena menggelar aksi damai secara besar-besaran di depan Kantor Bupati dan Gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Senin (28/09/2026).
Aksi unjuk rasa damai ini dilakukan sebagai bentuk penolakan keras masyarakat terhadap aktivitas Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang dinilai telah merusak wilayah adat, mengancam kelestarian hutan ulayat, serta merugikan hak-hak petuanan marga setempat.
Dengan membawa spanduk dan selebaran tuntutan, massa mendesak pemerintah untuk meninjau kembali izin konsesi kehutanan yang beroperasi di wilayah mereka .
Berbeda dengan aksi demonstrasi pada umumnya, pergerakan massa kali ini berjalan dengan sangat kondusif dan mendapatkan respons positif dari pengambil kebijakan daerah. Kedatangan para tokoh adat dan aktivist lingkungan ini disambut baik oleh jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) KKT serta pimpinan dan anggota DPRD KKT yang langsung menemui massa di pelataran kantor.
Pihak eksekutif maupun legislatif secara terbuka menyatakan menerima seluruh aspirasi yang disampaikan. Mereka menegaskan komitmennya untuk berdiri bersama masyarakat adat dan berjanji akan mengawal serta memperjuangkan tuntutan peninjauan ulang HPH tersebut secara serius, sesuai dengan mekanisme serta regulasi perundang-undangan yang berlaku di NKRI.
“Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemda dan DPRD KKT yang telah menerima kehadiran kami dengan sangat baik. Sambutan positif ini memberikan angin segar bagi perjuangan kami. Kami akan terus mengawal janji pemerintah daerah agar aspirasi penyelamatan Hutan Yamdena ini benar-benar ditindaklanjuti secara hukum tata negara dan tidak mandek di tengah jalan,” ungkap salah seorang koordinator lapangan dari Forum Save Hutan Yamdena kepada media.
Aksi damai yang berakhir dengan aman dan tertib ini menjadi bukti kedewasaan berdemokrasi masyarakat Bumi Duan Lolat dalam menyuarakan perlindungan ekologi. Publik kini menanti langkah nyata dari Pansus DPRD KKT bersama Penjabat Bupati untuk segera menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) guna mengevaluasi ukur fisik diameter tebangan dan batas wilayah operasional korporasi di lapangan .
(JKN/1.0.0)
