Izin Aksi Diduga Bocor, Wartawan Senior Yopi Frans Manunembun Sayangkan Munculnya Demo Tandingan di Saumlaki
SAUMLAKI, JURNAL KEPULAUAN NEWS – Profesionalisme administrasi dan jaminan keamanan publik dalam penyampaian aspirasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) menuai sorotan tajam Aktivis sekaligus wartawan senior KKT, Yopi Frans Manunembun, secara terbuka menyayangkan munculnya aksi demonstrasi tandingan (balasan) yang dinilai sarat kejanggalan serta berpotensi memicu gesekan sosial horizontal di ruang publik, Kamis (15/10/2026).
Polemik ini bermula ketika aliansi wartawan dan aktivis daerah secara resmi telah mengantongi dokumen izin aksi demonstrasi yang diajukan tiga hari sebelum hari pelaksanaan. Aksi tersebut dijadwalkan secara matang untuk digelar pada Selasa, 13 Oktober 2026, dengan agenda mempertanyakan transparansi dasar penahanan Nikolaus Frets Besitimur (NFB) oleh Kejaksaan Negeri KKT serta kelanjutan penuntasan kasus hukum lainnya .
Namun secara mengejutkan, tepat pada hari H pelaksanaan aksi, tiba-tiba muncul gelombang demonstrasi tandingan dari pihak sebelah yang menyuarakan narasi sebaliknya. Hal inilah yang memicu dugaan kuat di kalangan aktivis mengenai adanya kebocoran dokumen administrasi pemberitahuan izin aksi di internal aparatur berwenang, sehingga pihak lawan dapat memetakan gerakan balasan secara instan.
Kami sangat menyayangkan mengapa kondisi ini bisa terjadi di Tanimbar. Wartawan dan aktivis sudah tertib hukum dengan mengantongi izin resmi tiga hari sebelum pergerakan. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul demo balasan secara mendadak di hari dan jam yang sama? Terjadinya demo tandingan dengan waktu yang bersamaan ini memicu dugaan kuat adanya indikasi preseur (tekanan) kekuasaan dari pihak Eksekutif, sehingga izin demo dari kepolisian bisa keluar di waktu yang bersamaan. Untung saja tidak terjadi benturan fisik antar-massa di lapangan,” kritik Yopi Frans Manunembun dengan nada kecewa dan waspada kepada media.
Wartawan senior tersebut menilai, kelalaian dalam menjaga kerahasiaan administrasi serta adanya dugaan intervensi kekuasaan eksekutif sangat berbahaya bagi iklim demokrasi daerah Otoritas keamanan dan penegak hukum di Saumlaki didesak untuk tetap berdiri tegak menjaga independensi, netralitas, serta jeli dalam menyaring izin aksi susulan agar marwah pelayanan publik dan stabilitas kamtibmas di Bumi Duan Lolat tidak dikorbankan demi membentengi kepentingan elite politik tertentu .
Hingga warta ini diturunkan, redaksi Jurnal Kepulauan News masih berupaya meminta konfirmasi resmi dari pihak otoritas pelayanan perizinan administrasi keamanan di Saumlaki guna mengklarifikasi prosedur penanganan surat pemberitahuan aksi massa agar terhindar dari tumpang tindih jadwal ke depan.
(JKN/A.LON)
