Ketua DPW Prima Maluku Komitmen mejalankan Keputusan Kongres II
Saumlaki, Jurnal Kepulauan News. Com.
Ketua Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Maluku Prima Yermia Siletty SH, berkomitmen berpedoman dan mengamankan serta menjalankan hasil keputusan pada kongres kedua di Hotel Acacia Jakarta, sehingga tidak ada ruang yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kepada wartawan media ini, Yermia Siletty SH, saat dihubungi melalui sambungan tlp, selulernya mengatakan Keputusan DPP yang telah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2025 lalu, merupakan amanat yang dipercayakan kepadanya bersama pengurus lain yang tidak akan disia-siakan untuk memimpin dan mengelola partai Prima di Maluku.
Pengurus Partai Prima Maluku pasca memperoleh mandat saat itu-pun juga kami mulai bekerja dan berbenah menyiapkan apa yang masih menjadi kekurangan baik dalam internal maupun secara external.”Ungkapnya”.
Menurut Yermia Siletty, pengurus wilaya partai Prima Maluku telah melakukan konsolidasi pembentukan kepengurusan partai pada tingkat Kabupaten/Kota, dari 11 DPC telah kami rampungkan kepengurusannya dan telah kami tindak lanjuti kepada DPP untuk di SK-kan.
Dalam mengembang amanah sebagai Ketua Wilayah sudah tentu saya berpedoman pada hasil keputusan Kongres Ke-II pada tanggal 31 Mei 2025 s/d 01 Juni 2025 di Jakarta “Hotel Acacia Jakarta” juga keputusa keputusan dan kebijakan lainnya oleh DPP.
Siletty menambahkan Partai Prima merupakan kelanjutan dari Partai Rakyat Demokratik (PRD). Partai Prima didirikan pada tanggal 20 Juli 2020 dan dideklarasikan pada tanggal 1 Juni 2021 di Jakarta walaupun belum mengikuti kompetisi pemilu dan pilkada di tahun 2024.
“Namun dirinya meyakini jika ditahun 2029 mendatang partai Prima sudah siap untuk mengikuti pesta Demokrasi dibawa pimpinan Agus Jabo Priyono (Ketua Umum) dan R. Gautama Wiranegara (Sekretaris Jenderal). “Tuturnya”.
Yermia Siletty bertekat untuk menjadikan partai Prima di Wilaya Maluku menjad partai yang akan dekat dengan rakyat sehingga bisa menjawab keinginan masyarakat.(JKN 04)
