Diduga Akibat Maraknya Aksi ‘Sedot’ BBM Pakai Kendaraan Modifikasi, Pertalite di KKT Langka dan Memicu Antrean Panjang

SAUMLAKI, JURNAL KEPULAUAN NEWS – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) diduga kuat dipicu oleh maraknya aksi mafia penimbun lokal. Berdasarkan pantauan lapangan dan keluhan warga, banyak ditemukan kendaraan roda dua dengan tangki yang telah dimodifikasi, serta kendaraan roda empat yang melakukan pengisian secara berulang-ulang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Aktivitas penyedotan BBM secara tidak wajar ini membuat pasokan Pertalite untuk masyarakat umum dan pelaku usaha kecil cepat habis dalam waktu singkat. Akibatnya, masyarakat umum harus rela mengantre hingga berjam-jam, bahkan sering kali pulang dengan tangan kosong karena stok di dispenser SPBU telah habis.

“Sangat meresahkan, ada motor-motor tertentu yang tangkinya sangat besar dan bolak-balik ikut antrean. Setelah diisi penuh, mereka menyedotnya ke jerigen di tempat tersembunyi, lalu balik antre lagi. Mobil-mobil tertentu juga melakukan hal yang sama. Ini yang bikin bensin cepat habis dan langka di Tanimbar,” ungkap salah seorang pengendara yang enggan disebutkan namanya saat mengantre di Saumlaki.

Modus operandi pengisian tangki rakitan atau tangki modifikasi ini disinyalir sengaja dilakukan untuk menimbun Pertalite, yang kemudian dijual kembali ke pengecer ilegal dengan harga yang jauh lebih tinggi demi meraup keuntungan pribadi yang besar.

Masyarakat mendesak Pemerintah Daerah KKT, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Tanimbar untuk segera turun tangan melakukan penertiban secara tegas. Jika pembiaran ini terus berlanjut, dikhawatirkan kelangkaan BBM akan melumpuhkan aktivitas transportasi ekonomi warga dan memicu lonjakan harga barang pokok di bumi Duan Lololat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola SPBU maupun aparat terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai langkah pengawasan konkret di lapangan untuk memberantas praktik ‘sedot’ BBM bersubsidi ini. (JKN/Red)