Stok Solar di SPBU Saumlaki Kosong Sejak 21 Juli, Warga Pertanyakan Transparansi Kuota Bulanan dari Pertamina
SAUMLAKI, JURNAL KEPULAUAN NEWS – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi kembali melumpuhkan aktivitas transportasi ekonomi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT). Berdasarkan pantauan lapangan sejak Selasa, 21 Juli 2026, pasokan Solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Saumlaki dilaporkan habis total, menyebabkan antrean truk dan kendaraan bermesin diesel telantar tanpa kepastian.
Kekosongan stok yang telah berlangsung selama beberapa hari ini memicu pertanyaan besar dari para sopir angkutan umum, nelayan, dan pelaku usaha mikro. Masyarakat mempertanyakan ke mana larinya pasokan Solar subsidi tersebut, mengingat dispenser pengisian di SPBU selalu ditutup dengan papan pengumuman “Solar Habis”, sementara aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan terus berjalan.
Situasi ini mendesak tim investigasi Jurnal Kepulauan News untuk menelusuri transparansi penyaluran energi dari hulu. Publik kini mempertanyakan secara terbuka kepada pihak PT Pertamina (Persero) Regional Maluku mengenai rincian volume atau besaran kuota kiloliter (KL) Solar subsidi yang dialokasikan dan dikeluarkan ke SPBU di KKT setiap bulannya.
“Kami minta Pertamina dan BPH Migas buka data secara jujur kepada media, berapa banyak sebenarnya stok Solar yang dikirim ke Tanimbar per bulan? Kalau kuotanya lancar diturunkan dari kapal tanker, mengapa baru tanggal 21 stok di dispenser SPBU sudah kosong melongpong? Kami menduga ada kebocoran distribusi ke sektor industri ilegal atau mafia penimbun,” tegas salah satu perwakilan pengusaha angkutan barang di Saumlaki, Jumat (24/07/2026).
Kelangkaan ini dinilai sebagai bentuk buruknya pelayanan publik dalam pemenuhan hak energi masyarakat perbatasan. Warga mendesak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) KKT bersama jajaran Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Tanimbar untuk segera melakukan audit investigasi bersama Pertamina di Saumlaki, guna membuka data manifes pengiriman dan memberantas potensi penyimpangan distribusi Solar subsidi di lapangan.
(JKN/Red)
